Solopos.com, KLATEN — Ratusan kepala desa atau kades di Klaten mengikuti talkshow bertajuk Penguatan Pemerintah Desa Bebas Korupsi Menuju Masyarakat Desa Sejahtera di Tjokro Hotel Klaten, Sabtu (22/6/2024). Dalam talkshow itu terungkap masih banyak pemerintah desa yang kesulitan dalam hal administrasi.
Talkshow digelar oleh Gaspol yang merupakan akronim dari Gerakan Ayo Sejahtera yang berisi para aktivitas dari berbagai elemen masyarakat Klaten. Talkshow bertema tentang pemerintah desa itu menghadirkan dua narasumber yakni aktivis penggerak desa, Eko Suwarni, dan putra daerah Klaten yang berkarier di bidang pemberantasan korupsi, Ambar Soeseno.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Salah satu panitia talkshow, Marwan Cholil, menjelaskan antusiasme para kades mengikuti talkshow tersebut sangat tinggi. Sekitar 300 kades hadir dalam kegiatan itu. Total di Klaten ada 391 desa.
“Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi ke Pemdes se-Kabupaten Klaten khususnya dalam gerakan antikorupsi. Dalam kegiatan ini disampaikan terkait hal-hal administrasi yang mungkin ini menjadi jebakan bagi pemdes hingga mereka berhadapan dengan aparat penegak hukum,” kata Marwan saat ditemui wartawan seusai kegiatan.
Marwan menjelaskan dari kegiatan itu diharapkan pengelolaan keuangan di Pemdes bisa lebih efektif dan efisien. “Harapannya Pemdes bisa lebih efektif dan efisien dalam pembangunan di desa sehingga kemiskinan di Klaten bisa terkendali, jangan sampai terus berkembang,” kata Marwan.
Disinggung dinamika diskusi selama talkshow, Marwan mengatakan masih banyak ditemukan Pemdes yang kesulitan dalam pengelolaan administrasi. Dia pun mengakui masih ada kades yang ketakutan ketika menggunakan anggaran desa.
“Sedikit banyak masih ada yang ketakutan dalam hal penggunaan anggaran dana desa dalam alokasi dan sebagainya. Mungkin karena sosialisasi belum sampai atau memang belum memahami. Harapan kami dari kegiatan ini ke depan akan lebih baik lagi,” kata Marwan.
Pencegahan Korupsi
Aktivis Penggerak Desa, Eko Suwarni, mengatakan Pemdes terutama para kades harus memahami betul terkait pencegahan agar mereka tak terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Hal yang harus dipahami itu terkait aturan penerimaan desa, bantuan desa, aset desa, dan lainnya. “Dari kegiatan ini sebenarnya untuk menggugah pencegahan,” kata dia.
Sementara itu, Ambar Soeseno menjelaskan terkait pentingnya penguatan masyarakat desa. “Kepala desa dan perangkat desa merupakan garda terdepan bagi penggerak roda perekonomian. Tentunya kami perlu mendengar bagaimana kades dan perangkat ini bekerja secara nyaman, ada pendampingan dan perlindungan yang menjadi perhatian para aparat penegak hukum di Kepolisian dan Kejaksaan maupun Inspektorat,” kata Ambar yang berasal dari tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan KPK tersebut.
Ambar menjelaskan Mendagri, Jaksa Agung, serta Kapolri belum lama ini menandatangani nota kesepahaman dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam nota kesepahaman itu menjadi pedoman dalam hal penanganan laporan atau pengaduaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih dahulu ditangani oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP).
Nota kesepahaman itu sebenarnya sebagai solusi bagi para kades agar tetap nyaman bekerja dengan adanya pendampingan. Ambar menjelaskan semua daerah memiliki potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Hanya, tinggal keaktifan masyarakat dalam pengawasan serta niat bagi para kepala daerah dalam meminimalkan pelanggaran.
“Selama regulasi dilakukan sebenar-benarnya, tidak perlu neka-neka, insyaallah tidak tersandung tindak pidana korupsi. Kemudian dengan keaktifan masyarakat melakukan pengawasan, tindak korupsi akan bisa diminimalkan,” kata Ambar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
