Solopos.com, SUKOHARJO-Dua poros koalisi diprediksi bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 2024. Suara sembilan partai politik (parpol) nonparlemen layak diperhitungkan jika terjadi pertarungan head to head.
Hajatan demokrasi terbesar di Sukoharjo diprediksi bakal diikuti dua poros koalisi. Hal ini terjadi seiring manuver yang dilakukan PDIP menjelang pendaftaran bakal cabup-cawabup pada akhir Agustus mendatang. PDIP sepakat melakukan kerjasama politik dengan Partai Gerindra. Struktural kedua partai tersebut telah meneken kerja sama politik di kantor DPC PDIP Sukoharjo pada beberapa waktu lalu.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Di luar PDIP, ada gerbong poros koalisi Partai Golkar dan PAN Sukoharjo. Koalisi dua parpol ini mengusung Harjanto sebagai bakal cabup, sementara bakal cawabup masih dalam tahap penjaringan.
Apabila Pilkada Sukoharjo menyajikan pertarungan head to head maka peluang memenangi pilkada fifty-fifty. Suara parpol nonparlemen bakal menjadi rebutan dua poros koalisi untuk meraup suara terbanyak saat coblosan pada 27 November mendatang. Pada Pemilu 2024, perolehan suara gabungan parpol nonparlemen di Sukoharjo kurang lebih 28.000 suara.
“Kami bakal melakukan musyawarah untuk membahas arah politik karena peta persaingan mengerucut dua poros koalisi. Sekarang sudah agak jelas gambaran konstelasi politik Pilkada Sukoharjo,” kata Ketua gabungan suara parpol atau Gasppol Sukoharjo sekaligus Ketua DPD Partai Gelora Sukoharjo, Umar Yuwono, saat berbincang dengan Solopos.com, Senin (24/6/2024).
Menurut Umar, Gasppol Sukoharjo bakal menggelar pertemuan untuk menentukan arah politik pada pekan ini. Pertemuan itu bakal dihadiri perwakilan pengurus sembilan parpol nonparlemen yakni Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Prima, PBB, Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Perindo dan PPP.
Pembahasan akan difokuskan pada menganalisa kelebihan dan kekurangan masing-masing poros koalisi beserta figur bakal cabup-cawabup yang diusung. “Saya sendiri belum bisa memutuskan arah politik jika belum ada musyawarah. Kami akan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari poros koalisi, figur pasangan calon, hingga peluang atau kans memenangi pilkada,” papar dia.
Lebih jauh, Umar menambahkan meski tak memiliki wakil di DPRD Sukoharjo, sembilan parpol nonparlemen berkomiteman untuk berpartisipasi dalam kontestasi pilkada. Masing-masing parpol nonparlemen memiliki struktur kepengurusan hingga tingkat desa/kelurahan. Hal ini menjadi keunggulan mesin parpol dibanding pergerakan relawan.
“Kader partai tersebar di masing-masing desa/kelurahan. Beda dengan relawan yang hanya sporadis. Jadi suara parpol nonparlemen benar-benar diperhitungkan dalam pilkada. Apalagi, jika pertarungan head to head, semua masih memiliki peluang menang,” urai dia.
Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Sukoharjo Slamet mengatakan sembilan parpol nonparlemen berkomitmen untuk berpartisipasi dalam kontestasi pilkada. Kader partai turut ambil bagian dalam menentukan calon pemimpin masa depan di Kabupaten Jamu. Meski tak memiliki wakil di legislatif, suara sembilan parpol nonparlemen bakal menentukan pasangan calon yang akan memenangi pilkada.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
