Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri Joko Sutopo melantikan dua kepala dinas yang mendapat mutasi jabatan pada Rabu (12/6/2024). Kedua pejabat eselon II itu dilantik di Graha Personalia BKD Wonogiri.
Dua pejabat yang dimutasi yakni Kurnia Listiyarini dan Mubarok. Kurnia yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB P3A) Wonogiri.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Sedangkan Mubarok yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PPKB P3A Wonogiri, dimutasi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Jekek itu mengatakan pelantikan pejabat struktural ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kinerja jajaran pemerintahan Kabupaten Wonogiri.
Di bagian lain, dia menyoroti masih maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Wonogiri.
“Mohon maaf, kita masih melihat adanya kasus yang menimpa anak-anak kita [kekerasan seksual] di Kabupaten Wonogiri. Untuk itu, perlu adanya satu ikhtiar bersama, agar ke depan kasus-kasus yang sama akan dapat ditekan,” kata Bupati dalam siaran pers yang diterima Solopos.com, Rabu.
Apa yang disampaikan Jekek itu relevan karena salah satu pejabat yang dilantik yakni Kepala Dinas PPKB P3A Wonogiri yang membidangi masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Wonogiri, Antonius Purnama Adi, menyampaikan jabatan Kepala Dinsos Wonogiri sekarang dijabat pelaksana tugas (plt) yakni Sekretaris Dinsos Nunik Haryuni.
Anton menyebut dengan mutasi pejabat tersebut, berarti kini jabatan tinggi yang kosong meliputi Kepala Dinsos Wonogiri, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah.
Setelah pelantikan dua pejabat eselon II tersebut, Pemkab langsung meminta izin kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk mengadakan lelang jabatan pada enam posisi jabatan tinggi itu. Anton belum bisa memastikan kapan pengisian jabatan tinggi (PJT) itu bakal mulai dilaksanakan.
“Ini extraordinary karena tahun ini ada Pilkada, sehingga kegiatan pengisian jabatan dan pelantikan harus ada izin dari Kemendagri dan KASN [Komisi Aparatur Sipil Negara]. Biasanya hanya perlu izin Gubernur. Yang jelas ini masih dalam proses, kami sudah minta izin, tadi setelah pelantikan,” ujar Anton saat dihubungi Solopos.com, Rabu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
