Solopos.com, SOLO–Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solo ranking ke-3 di Jawa Tengah (Jateng) pada 2023. Meskipun tinggi di Jateng, masih ditemukan anak putus sekolah (APS) dan anak tidak sekolah (ATS).
Badan Pusat Statistik menjelaskan IPM adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.
Berdasarkan BPS, IPM Kota Solo meningkat dari tahun ke tahun, yakni 82,21 pada 2020; 82,62 pada 2021; 83,08 pada 2022; 83,54 pada 2023. IPM Kota Solo 2023 berada di urutan ketiga setelah Salatiga 84,99 dan Kota Semarang 84,43.
Sedangkan IPM Jawa Tengah juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, angkanya masih di bawah Kota Solo, yakni 71,88 pada 2020; 72,17 pada 2021; 72,80 pada 2022; dan 73,39 pada 2023.
Dinas Pendidikan Kota Solo mencatat APS dan ATS sekitar 251 pada Juni 2023 turun menjadi 114 APS/ATS pada Februari 2024. Pegiat Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS), Pardoyo, memandang ironi terkait temuan tersebut.
“Kota Solo menjadi kota ramah anak, menjadi kota inklusif namun pada kenyataannya saya melihat temuan APS dan ATS sekitar 251,” jelas dia yang juga sebagai pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Banjarsari kepada Solopos.com, Senin (24/6/2024).
Menurut dia, data APS dan ATS di lapangan jauh lebih banyak dari catatan Pemkot Solo. Sebagai contoh data APS dan ATS di Kelurahan Banjarsari sebanyak delapan anak pada Maret 2024. Setelah ditelusuri, datanya meningkat menjadi 15 anak Juni 2024, masing-masing 11 APS dan empat ATS.
Dia mengatakan berbagai faktor temuan APS dan ATS, antara lain kedua orang tua meninggal dunia, anak yatim, anak terpaksa mencari nafkah sendiri tinggal di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bonoloyo, dan anak korban kekerasan seksual akibat dampak negatif telepon seluler.
“Kami membantu agar anak-anak putus sekolah dan tidak sekolah ada solusi. Kami mencari mitra yang mau membantu, Dinas Pendidikan Kota Solo mengarahkan arahkan mereka dicarikan sekolah lagi bagi yang mau. Yang tidak mau untuk ikutan kejar paket yang penting memiliki ijazah setara,” jelas dia.
Namun, kata dia belum ada progres dari Dinas Pendidikan Kota Solo menindaklanjuti APS dan ATS di Kelurahan Banjarsari sejauh ini. LPMK Banjarsari juga menggandeng Dinas Sosial Solo untuk membangun motivasi.
“Kami mengarahkan anak-anak yang tidak mau sekolah atau kejar paket untuk mengikuti program di Balai Latihan Kerja supaya mereka memiliki bekal dan masa depan,” ungkap dia.
Menurut dia, ada pergeseran gap persoalan pendidikan yang semula gap antar sekolah favorit dengan sekolah bukan unggulan. Kini gap itu justru terkait anak-anak yang masih memiliki orang tua dan memiliki fasilitas dengan anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian maupun tidak memiliki identitas administrasi kependudukan.
“Agar Wali Kota Solo melek, agar tak jomblang. Kelihatannya anak-anak di Solo oke, prestasi anak oke, sekolah megah, anaknya pintar-pintar tetapi ternyata ada gap antara anak yang pintar dan sebaliknya,” ungkap dia.
Menurut dia, program atau gerakan Pemkot Solo bertajuk Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter (Asli Soloku Pinter) masih sumir. Butuh upaya lebih supaya gerakannya menjadi nyata membantu ATS dan APS.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan Pemkot Solo telah menjalankan program pembangunan infrastruktur tiga tahun terakhir. Peningkatan IPM akan menjadi lebih fokus pada tahun-tahun berikutnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
