Solopos.com, BOYOLALI – Salah seorang wali murid SMPN 2 Boyolali mengeluhkan adanya uang tarif sewa buku dan bangku yang dibebankan jelang pembagian rapor. Keluhan tersebut mendapatkan tindak lanjut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali.
Orang tua siswa yang mengeluhkan, SS, mengatakan ia kaget ketika diminta untuk membayar pelunasan beberapa iuran jelang pengambilan rapor anaknya yang bakal naik kelas. Ia mengatakan pemberitahuan dilakukan via pesan pribadi WhatsApp dari guru wali kelas ke anaknya tanpa kop surat.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Ada biaya peminjaman buku Rp12.500 per buku, dan ada empat buku yang dipinjam maka melunasi Rp50.000. Kemudian, uang bangku kelas VIII Rp450.000 dan bangku kelas IX Rp230.000.
Menabung uang saku ke Jakarta Rp350.000, adapula biaya study tour ke Jakarta Rp1,8 juta sudah lunas yang tertulis dilaksanakan pada kelas IX. Kemudian, ada kekurangan yang belum lunas yaitu biaya tour ke Bali senilai Rp1,75 juta. Kekurangan tersebut mau tidak mau harus dilunasi pada pengambilan rapor, Sabtu (22/6/2024).
“Waktu itu kekurangannya tertulis Rp2,23 juta. Ternyata kekurangannya dianulir lagi jadi Rp1,75 juta. Tetap saat itu bingung mau membayar bagaimana, saya berniat jual sepeda motor saya untuk melunasi. Tapi istri bilang untuk cari pinjaman dulu,” kata S saat ditemui Solopos.com di wilayah Kecamatan Boyolali, Selasa (25/6/2024).
Ia pun akhirnya mendapatkan utangan ke salah satu kenalan. Namun, untuk melunasi utang tersebut, S tetap berniat menjual sepeda motornya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Boyolali, Supana, menyampaikan pihaknya akan mengkaji dan menelusuri terkait data valid keluhan tersebut sebagai bahan pembinaan. Namun, ia mengatakan sejauh penelusuran Disdikbud Boyolali, hal tersebut tidak benar.
“Kami dari Disdikbud Boyolali telah melakukan klarifikasi dan penelusuran atas isu yang menyatakan di SMPN 2 Boyolali ada pungutan uang bangku, uang meja, dan wisata ke Jakarta, lalu sewa buku,” kata dia.
Ketika Disdikbud Boyolali menelusuri ke sekolah, wali kelas, dan beberapa wali siswa yang diacak, didapati isu tersebut tidak benar dan tidak terbukti melakukan kegiatan program untuk memungut uang bangku, meja, sewa buku, dan wisata ke Jakarta.
Supana mengatakan ada program wisata ke Bali dan sifatnya tidak wajib. Sesuai surat edaran (SE) Disdikbud Boyolali, ia mengatakan study tour bersifat tidak wajib bagi siswa.
Ia mengatakan klarifikasi ke beberapa wali murid dilakukan secara acak terkait biaya sewa bangku dan buku. Namun, tidak ada yang membenarkan. Hanya ada satu wali murid yang membenarkan adanya study tour ke Bali.
“Mana kala di kemudian hari ada informasi lebih lanjut, maka kami adakan klarifikasi bersama. Intinya kami ingin menegakkan sebuah kebenaran dan menghindari isu hoaks yang terkadang bisa merugikan banyak pihak,” kata dia.
Selanjutnya, Supana mengimbau kepada setiap wali murid yang mengeluhkan terkait pungutan sewa bangku dan buku untuk berkomunikasi langsung dan mengklarifikasi dengan pihak sekolah terkait kebenaran adanya iuran.
Sementara itu, Waka Kesiswaan SMPN 2 Boyolali, Fajar Sri Maryono, membantah adanya sewa buku, sewa bangku, dan study tour dua kali ke Bali serta Jakarta. Ia menyampaikan pihak sekolah tidak pernah memberikan imbauan apapun terkait iuran-iuran tersebut.
Namun, ia membenarkan adanya tabungan untuk study tour yang dilakukan secara mandiri oleh siswa.
“Kalau study tour itu hanya sekali di kelas VIII, itu tidak ada paksaan, siswa boleh memilih ikut atau tidak. Mereka juga dibudayakan menabung, kalau ikut silakan menabung,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
